Pramono Ungkap PKB yang Usung Megawati Jadi Wapres pada 1999 Gubernur Jakarta Pramono Anung kembali membuka cerita di balik terpilihnya Megawati Soekarnoputri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pada 1999. Kisah tersebut disampaikan ketika ia menghadiri pelantikan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa se Indonesia di Taman Fatahillah, kawasan Kota Tua, Jakarta Barat, Rabu, 22 Juli 2026.
Di hadapan para kader PKB, Pramono mengatakan pencalonan Megawati sebagai wakil presiden pada masa itu secara resmi diajukan oleh Fraksi PKB. PDI Perjuangan, partai yang dipimpin Megawati dan menjadi pemenang Pemilu 1999, disebut tidak menyerahkan pencalonan tersebut. Menurut Pramono, prosesnya berlangsung dalam suasana politik yang penuh ketegangan setelah Megawati gagal terpilih sebagai presiden.
Pernyataan itu menarik perhatian karena pemilihan presiden dan wakil presiden pada 1999 memiliki mekanisme berbeda dari sistem yang dikenal masyarakat sekarang. Presiden dan wakil presiden belum dipilih langsung oleh rakyat sebagai satu pasangan. Keduanya dipilih secara terpisah oleh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui pemungutan suara.
Cerita Disampaikan saat Pelantikan DPC PKB
Pramono hadir dalam acara pelantikan pengurus DPC PKB se Indonesia untuk masa bakti 2026 sampai 2031. Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan peringatan hari lahir ke 28 PKB. Dalam sambutannya, Pramono menyebut dirinya memiliki hubungan lama dengan partai yang didirikan pada masa awal Reformasi itu.
Ia mengatakan kedekatannya dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar telah terjalin sejak masa gerakan mahasiswa pada 1998. Keduanya disebut kerap hadir dalam sejumlah forum diskusi ketika perubahan politik nasional sedang berlangsung cepat. Hubungan personal tersebut kemudian membuat Pramono mengenal banyak tokoh yang terlibat dalam perundingan politik pada 1999.
Pramono menggunakan kesempatan itu untuk mengingatkan kader PKB tentang peran partai mereka dalam salah satu peristiwa penting setelah Pemilu 1999. Ia menilai tidak semua kader muda mengetahui bahwa pencalonan Megawati sebagai wakil presiden justru disampaikan oleh PKB.
Menurut Pramono, orang yang diminta Megawati untuk mengurus proses tersebut adalah dirinya bersama Khofifah Indar Parawansa dari PKB. Keduanya terlibat ketika komunikasi politik dilakukan untuk memastikan Megawati dapat mengikuti pemilihan wakil presiden di MPR.
Pramono Tegaskan PDIP Tidak Mengajukan Pencalonan
Bagian paling kuat dari sambutan Pramono adalah penegasannya bahwa PKB menjadi pihak yang mencalonkan Megawati. Ia bahkan menggunakan ungkapan “seratus persen PKB” ketika menjelaskan siapa yang menyerahkan pencalonan tersebut.
Pramono mengatakan PDI Perjuangan pada waktu itu tidak mengajukan Megawati sebagai calon wakil presiden. Keadaan ini berkaitan dengan posisi resmi Megawati yang sebelumnya maju sebagai calon presiden. Setelah kalah dalam pemilihan presiden, dibutuhkan keputusan dan langkah administratif baru agar ia dapat mengikuti pemilihan wakil presiden pada hari berikutnya.
Pernyataan Pramono tidak berarti dukungan terhadap Megawati hanya berasal dari suara anggota PKB. Untuk memenangkan pemilihan di MPR, Megawati tetap membutuhkan dukungan dari banyak fraksi dan kelompok. Namun, Pramono menekankan bahwa pengusulan resminya disiapkan melalui PKB.
Menurut penulis, cerita Pramono memperlihatkan bahwa keputusan politik besar sering ditentukan oleh pihak yang bersedia membuka jalur ketika hubungan antarpartai sedang berada pada titik paling rumit.
Kisah Serupa Pernah Disampaikan pada Haul Gus Dur
Cerita mengenai pencalonan Megawati bukan pertama kali disampaikan Pramono. Pada Desember 2024, ia juga membahas kejadian tersebut ketika menghadiri haul ke 15 Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di Ciganjur, Jakarta Selatan.
Ketika itu Pramono mengatakan Megawati maju sebagai calon wakil presiden atas permintaan Gus Dur. Permintaan tersebut kemudian dijalankan oleh Fraksi PKB. Pramono mengaku menjadi orang yang menyiapkan kebutuhan administrasinya setelah mendapat tugas dari Taufiq Kiemas dan Megawati.
Keterangan tersebut memperjelas peran beberapa tokoh. Gus Dur disebut sebagai pihak yang meminta Megawati bersedia menjadi wakil presiden. PKB menjadi partai yang mengajukan pencalonan. Pramono menangani bagian administrasi dari pihak Megawati, sedangkan Khofifah ikut terlibat dari lingkungan PKB.
Cerita yang sama disampaikan kembali pada 2026 dengan penekanan lebih besar terhadap peran kelembagaan PKB. Di depan kader partai, Pramono tampaknya ingin memastikan jasa politik tersebut tidak hilang dari ingatan generasi baru.
Pemilu 1999 Menempatkan PDIP sebagai Pemenang
Pemilu legislatif 1999 merupakan pemilihan umum pertama setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Sebanyak 48 partai politik menjadi peserta dalam pemungutan suara yang digelar pada 7 Juni 1999. Pemilu tersebut menjadi bagian penting dari perubahan sistem politik setelah pengunduran diri Presiden Soeharto pada Mei 1998.
PDI Perjuangan keluar sebagai partai dengan perolehan suara terbanyak. Partai yang dipimpin Megawati meraih sekitar sepertiga suara nasional dan memperoleh jumlah kursi DPR terbesar. Hasil tersebut membuat banyak pendukungnya meyakini Megawati akan terpilih sebagai presiden dalam Sidang Umum MPR.
Namun, menjadi pemenang pemilu legislatif tidak otomatis membuat sebuah partai dapat menempatkan ketua umumnya sebagai presiden. Susunan MPR tidak hanya terdiri atas anggota DPR hasil pemilu. Di dalamnya juga terdapat utusan daerah, utusan golongan, serta anggota dari unsur militer dan kepolisian yang tidak dipilih melalui pemilu.
PDI Perjuangan juga tidak menguasai mayoritas kursi MPR. Megawati membutuhkan dukungan dari partai lain untuk mengamankan suara. Ketika kerja sama politik tidak menghasilkan dukungan yang cukup, peluangnya sebagai calon presiden mulai melemah.
Poros Tengah Mengubah Peta Pemilihan Presiden
Menjelang pemilihan presiden di MPR, sejumlah partai berbasis Islam membangun kerja sama yang dikenal sebagai Poros Tengah. Kelompok ini terdiri atas PKB, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan, dan Partai Bulan Bintang.
Poros Tengah mendorong Gus Dur sebagai calon presiden. Pada awalnya, nama BJ Habibie juga berada dalam persaingan. Namun, Habibie tidak melanjutkan pencalonan setelah pidato pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR. Yusril Ihza Mahendra juga menarik diri dari pencalonan. Persaingan kemudian mengerucut pada Gus Dur dan Megawati.
Pemilihan presiden berlangsung pada 20 Oktober 1999. Gus Dur memperoleh 373 suara, sedangkan Megawati mendapatkan 313 suara. Hasil tersebut membuat Gus Dur terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia keempat.
Kekalahan Megawati menimbulkan kekecewaan besar di kalangan pendukung PDI Perjuangan. Mereka merasa partai yang memenangkan pemilu semestinya mempunyai posisi lebih kuat dalam pembentukan pemerintahan. Ketegangan politik meningkat dan kekhawatiran terhadap bentrokan di sejumlah daerah ikut muncul.
Gus Dur Meminta Megawati Bersedia Menjadi Wapres
Setelah terpilih sebagai presiden, Gus Dur berusaha membangun susunan pemerintahan yang dapat merangkul kekuatan politik besar. Megawati menjadi tokoh penting karena mempunyai dukungan pemilih yang luas dan memimpin fraksi terbesar di DPR.
Pramono menyebut Gus Dur meminta Megawati maju dalam pemilihan wakil presiden. Permintaan tersebut menjadi jalan untuk menyatukan dua kekuatan politik yang baru saja berhadapan dalam pemilihan presiden.
Keputusan Megawati untuk menerima pencalonan bukan perkara sederhana. Ia baru saja mengalami kekalahan dalam pemungutan suara presiden. PDI Perjuangan juga harus menghadapi tekanan dari pendukung yang kecewa. Mengikuti pemilihan wakil presiden dapat dipandang sebagai jalan kompromi, tetapi juga berisiko menimbulkan penolakan dari kelompok yang ingin Megawati tetap berdiri sebagai pemimpin oposisi.
Dalam keadaan tersebut, PKB menyerahkan pencalonan Megawati. Langkah itu memberi dasar resmi bagi MPR untuk memasukkan namanya dalam pemilihan wakil presiden.
Megawati Berhadapan dengan Hamzah Haz
Pemilihan wakil presiden berlangsung pada 21 Oktober 1999, satu hari setelah Gus Dur dilantik sebagai presiden. Megawati menghadapi Hamzah Haz dari Partai Persatuan Pembangunan.
Dalam pemungutan suara, Megawati memperoleh 396 suara. Hamzah Haz mendapatkan 284 suara. Hasil tersebut menempatkan Megawati sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia kedelapan. Ia mendampingi Gus Dur dalam pemerintahan yang dibentuk setelah rangkaian panjang Pemilu 1999 dan Sidang Umum MPR.
Situs resmi Wakil Presiden Republik Indonesia mencatat Megawati menjabat sebagai wakil presiden pada periode 1999 sampai 2001. Masa jabatannya berakhir ketika ia dilantik menjadi presiden setelah MPR memberhentikan Gus Dur pada Juli 2001.
Kemenangan Megawati dalam pemilihan wakil presiden juga membantu meredakan kemarahan sebagian pendukung PDI Perjuangan. Pemerintahan kemudian dibangun dengan Gus Dur sebagai presiden dan Megawati sebagai wakil presiden, mewakili dua kekuatan politik besar pada awal era Reformasi.
Sistem 1999 Berbeda dengan Pemilihan Sekarang
Pada 1999, rakyat belum memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Pemilu 7 Juni hanya memilih anggota lembaga legislatif. Presiden dan wakil presiden kemudian dipilih oleh MPR dalam dua pemungutan suara yang terpisah.
Pemisahan tersebut memungkinkan seorang calon presiden yang kalah kembali mengikuti pemilihan wakil presiden. Keadaan itulah yang dialami Megawati. Ia kalah dari Gus Dur dalam pemilihan presiden pada 20 Oktober, kemudian terpilih sebagai wakil presiden pada 21 Oktober.
Sistem ini juga membuat pencalonan sangat bergantung pada keputusan fraksi dan komunikasi antarpartai di MPR. Sebuah partai dapat mengajukan tokoh dari partai lain apabila memenuhi persyaratan politik dan administratif.
Pemilihan langsung presiden dan wakil presiden baru diterapkan pada 2004. Sejak saat itu, keduanya maju sebagai satu pasangan dan dipilih langsung oleh rakyat. Mekanisme baru menghilangkan kemungkinan calon presiden yang kalah langsung mengikuti pemilihan wakil presiden secara terpisah.
Peran Pramono Berada di Balik Meja Administrasi
Pada 1999, Pramono belum memegang jabatan tinggi negara seperti yang kemudian dikenal publik. Ia berada di lingkungan PDI Perjuangan dan ikut membantu berbagai kebutuhan politik partai pada periode awal Reformasi.
Pengakuannya bahwa ia menyiapkan administrasi pencalonan memberi gambaran mengenai peran orang di belakang layar. Pencalonan tidak cukup hanya berdasarkan kesepakatan lisan antarpetimpin. Dokumen harus disiapkan, persetujuan harus diperoleh, dan pengajuan harus diserahkan dalam batas waktu yang tersedia.
Pramono mengatakan tugas tersebut diberikan oleh Taufiq Kiemas dan Megawati. Dari pihak PKB, Khofifah disebut ikut menangani prosesnya. Pembagian pekerjaan itu menunjukkan adanya jalur komunikasi langsung antara kedua kelompok pada saat keputusan harus dibuat dengan cepat.
Keterangan ini juga menjelaskan alasan Pramono merasa memiliki kedekatan historis dengan PKB. Hubungannya tidak hanya dibangun melalui kerja sama politik pada tahun tahun berikutnya, tetapi telah muncul sejak masa awal berdirinya partai tersebut.
Menurut penulis, pekerjaan administratif yang jarang terlihat publik justru dapat menentukan apakah sebuah kesepakatan politik dapat diterjemahkan menjadi pencalonan yang sah.
Khofifah Menjadi Tokoh Penting dari Pihak PKB
Nama Khofifah Indar Parawansa muncul dalam cerita Pramono sebagai perwakilan PKB yang ikut menangani pencalonan Megawati. Pada awal masa Reformasi, Khofifah merupakan salah satu politisi perempuan penting dari lingkungan Nahdlatul Ulama dan PKB.
Keterlibatannya memperlihatkan bahwa proses pencalonan tidak hanya berlangsung di antara ketua umum partai. Sejumlah tokoh dipercaya untuk mengurus komunikasi, dokumen, dan kesepakatan yang diperlukan agar Megawati dapat maju dalam pemilihan.
Pramono tidak menjelaskan seluruh tahapan teknis dalam sambutannya pada 2026. Namun, penyebutan dirinya dan Khofifah memberi petunjuk bahwa kedua tokoh menjadi penghubung antara Megawati dengan PKB ketika suasana politik masih tegang.
Peran tersebut menjadi semakin penting karena waktu antara pemilihan presiden dan wakil presiden sangat singkat. Seluruh keputusan harus diselesaikan dalam hitungan jam sebelum pemungutan suara berikutnya dilakukan.
Hubungan Gus Dur dan Megawati Mengalami Banyak Perubahan
Gus Dur dan Megawati memulai pemerintahan sebagai pasangan presiden dan wakil presiden. Keduanya mewakili basis dukungan yang berbeda, tetapi sama sama menjadi tokoh utama dalam perubahan politik setelah Orde Baru.
Hubungan mereka kemudian mengalami ketegangan ketika pemerintahan Gus Dur menghadapi konflik dengan DPR dan MPR. Pada 23 Juli 2001, MPR memberhentikan Gus Dur dari jabatan presiden dan mengangkat Megawati sebagai penggantinya.
Walaupun perjalanan pemerintahan keduanya tidak selalu berjalan mulus, Pramono pada 2024 menekankan sisi personal hubungan Gus Dur dan Megawati. Ia pernah menceritakan pertemuan keduanya di kediaman Megawati setelah cukup lama tidak bertemu. Menurut cerita Pramono, Gus Dur meminta dibuatkan nasi goreng oleh Megawati sebagai jalan membuka komunikasi kembali.
Kisah itu memperlihatkan bahwa hubungan politik dapat berubah, tetapi komunikasi personal tetap mempunyai ruang. Pramono menggunakan kenangan tersebut untuk menggambarkan kelapangan hati Gus Dur dan kedekatan yang pernah terbangun di antara dua tokoh.
Cerita 1999 Kembali Dihidupkan di Hadapan Kader PKB
Pramono secara terbuka menjelaskan alasan dirinya mengangkat kembali kisah tersebut. Ia menduga sebagian kader PKB belum mengetahui peran partainya dalam pencalonan Megawati sebagai wakil presiden.
Generasi kader yang aktif pada 2026 sebagian besar tidak mengalami langsung Sidang Umum MPR 1999. Mereka mengenal Gus Dur sebagai presiden keempat dan Megawati sebagai wakil presiden yang kemudian menjadi presiden, tetapi belum tentu memahami jalur politik yang mempertemukan keduanya.
Dengan mengungkap bahwa PKB mengajukan Megawati, Pramono memberi pengakuan kepada partai tersebut. Cerita itu sekaligus menjadi pengingat bahwa hubungan PKB dan PDI Perjuangan pernah dibangun melalui kerja sama yang menentukan arah pemerintahan nasional.
Pramono juga memuji perjalanan kepemimpinan Muhaimin Iskandar dalam membangun PKB. Ia menyinggung perubahan jumlah kursi partai dari satu pemilu ke pemilu berikutnya dan menilai PKB tetap menjadi salah satu kekuatan besar dalam politik Indonesia.
Di tengah acara pelantikan pengurus baru, cerita tentang 1999 akhirnya berfungsi sebagai pengikat antara sejarah partai dan generasi kader sekarang. Nama Gus Dur, Megawati, Taufiq Kiemas, Khofifah, Pramono, dan para tokoh PKB kembali ditempatkan dalam rangkaian peristiwa yang melahirkan pasangan Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri.
Comment