Berita
Home » Blog » Kiai Cholil Nafis Ingatkan Pemerintah Tak Bebani Rakyat di Tengah Kekurangan Pajak Rp514 Triliun

Kiai Cholil Nafis Ingatkan Pemerintah Tak Bebani Rakyat di Tengah Kekurangan Pajak Rp514 Triliun

Kekurangan Pajak Rp514 Triliun

Pemerintah menghadapi tantangan besar dalam mengejar penerimaan pajak menjelang berakhirnya tahun anggaran 2026. Hingga Oktober, realisasi penerimaan pajak tercatat mencapai Rp1.796,8 triliun atau sekitar 76,2 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kondisi tersebut menyisakan kebutuhan penerimaan sekitar Rp514 triliun untuk mencapai proyeksi penerimaan pajak hingga akhir tahun.

Situasi ini mendapat perhatian Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH M Cholil Nafis. Kiai Cholil mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan masyarakat sebagai pihak yang menanggung tekanan kebijakan perpajakan ketika berupaya memenuhi target penerimaan negara.

Menurutnya, pemerintah perlu mencari sumber pembiayaan lain dan mengoptimalkan potensi ekonomi yang tersedia. Ia juga mengusulkan agar zakat mendapat perhatian sebagai instrumen ekonomi umat, sekaligus mengingatkan pentingnya menjaga kemampuan masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Pernyataan tersebut muncul di tengah pembahasan mengenai strategi pemerintah menutup kekurangan penerimaan pajak pada November dan Desember 2026. Isu ini bukan hanya berkaitan dengan target pendapatan negara, tetapi juga menyangkut keadilan, daya beli masyarakat, keberlangsungan usaha, dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran.

Kiai Cholil Nafis Minta Pemerintah Tidak Hanya Mengandalkan Pajak

Wakil Ketua Umum MUI KH M Cholil Nafis menyampaikan pandangannya setelah Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan masih besarnya penerimaan pajak yang harus dikumpulkan pada sisa tahun 2026.

Harga Minyak Dunia Turun di Bawah US$100 per Barel, Pasokan Global Mulai Melimpah

Melalui akun Instagram pribadinya, Kiai Cholil menyarankan Kementerian Keuangan agar tidak hanya mengandalkan penarikan pajak untuk memenuhi kebutuhan APBN. Pemerintah, menurutnya, perlu mencari terobosan pembiayaan lain dan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya menyasar wajib pajak dari kalangan usaha besar, bukan justru menambah tekanan kepada masyarakat kecil yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi.

Dalam pernyataannya yang dikutip MUI pada 17 November 2026, Kiai Cholil mengatakan:

“Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan RI, perlu mencari cara lain selain pajak untuk membiayai APBN dan menyasar wajib pajak pada usaha besar. Bahkan baik juga mengakui zakat untuk memaksimalkan penerimaan zakat bagi kepentingan umat.”

Pernyataan tersebut menyoroti dua hal penting. Pertama, perlunya kebijakan perpajakan yang memperhatikan kemampuan wajib pajak. Kedua, perlunya mengembangkan sumber pendanaan alternatif yang dapat mendukung kesejahteraan masyarakat.

Eks Pegawai Kemenag Cerita Disuruh Ambil Amplop, Aliran Uang PIHK Disorot

Kiai Cholil juga mengingatkan bahwa kebijakan pajak tidak seharusnya hanya mengejar besarnya penerimaan dalam jangka pendek. Pemerintah perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap kegiatan usaha dan kemampuan masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi.

Kekurangan Penerimaan Pajak Rp514 Triliun, Ini Angka yang Disampaikan Kemenkeu

Besarnya kekurangan penerimaan pajak menjadi perhatian setelah Suahasil Nazara memaparkan realisasi penerimaan hingga Oktober 2026 dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta pada Jumat, 13 November 2026.

Berdasarkan data yang disampaikan, penerimaan pajak sampai Oktober mencapai Rp1.796,8 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 76,2 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun.

Suahasil menyebut masih terdapat sekitar Rp514 triliun yang perlu dikumpulkan pada November dan Desember untuk mencapai proyeksi penerimaan pajak akhir tahun sebesar Rp2.310,8 triliun.

Dengan demikian, pemerintah menghadapi pekerjaan besar dalam mengoptimalkan penerimaan selama dua bulan terakhir tahun anggaran.

Kasino Sukoharjo Sempat Lolos Pemeriksaan, Tersembunyi di Balik Gudang

Berikut gambaran angka penerimaan pajak yang disampaikan Kementerian Keuangan:

IndikatorNilai
Target pajak APBN 2026Rp2.357,7 triliun
Realisasi hingga Oktober 2026Rp1.796,8 triliun
Persentase realisasi76,2 persen
Proyeksi penerimaan akhir tahunRp2.310,8 triliun
Kekurangan menuju proyeksi akhir tahunSekitar Rp514 triliun

Penting untuk membedakan kekurangan penerimaan pajak tersebut dari defisit APBN. Angka Rp514 triliun merupakan selisih antara realisasi penerimaan pajak hingga Oktober dan proyeksi penerimaan pajak akhir tahun, bukan angka defisit anggaran negara.

Perbedaan ini penting agar masyarakat tidak salah memahami kondisi fiskal pemerintah. Defisit APBN merupakan selisih ketika belanja negara lebih besar daripada pendapatan negara, sedangkan kekurangan penerimaan pajak menunjukkan pendapatan dari sektor perpajakan yang masih harus dikejar untuk memenuhi proyeksi.

Suahasil meminta dukungan masyarakat agar penerimaan pajak dapat terus dioptimalkan. Dana tersebut digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, termasuk program pemerintah dan pelayanan publik.

Kiai Cholil Mengingatkan Risiko Pajak Terlalu Berat

Dalam menyampaikan pandangannya, Kiai Cholil Nafis merujuk pemikiran ekonom muslim klasik Ibnu Khaldun. Ia mengingatkan bahwa kebijakan pajak yang terlalu berat dapat memberikan dampak negatif terhadap aktivitas ekonomi.

Menurut pemikiran tersebut, beban pajak yang berlebihan berpotensi mengurangi keuntungan pelaku usaha. Ketika keuntungan semakin tertekan, motivasi untuk memperluas kegiatan produksi dan investasi juga dapat melemah.

Kiai Cholil mengutip pandangan Ibnu Khaldun yang berbunyi, “Pajak yang ringan menghasilkan pendapatan yang besar, dan pajak yang berat menghasilkan pendapatan yang kecil.”

Gagasan tersebut menekankan bahwa peningkatan tarif atau tekanan pajak tidak selalu menghasilkan penerimaan negara yang lebih tinggi. Jika kebijakan tidak memperhitungkan kemampuan ekonomi, dampaknya justru dapat menghambat aktivitas usaha.

Pelaku usaha membutuhkan ruang untuk mempertahankan kegiatan produksi, membayar pekerja, melakukan investasi, dan mengembangkan bisnis. Apabila beban kewajiban semakin berat tanpa mempertimbangkan kondisi usaha, kemampuan tersebut dapat terganggu.

Karena itu, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara kebutuhan penerimaan negara dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Kebijakan fiskal yang baik tidak hanya mengejar target pendapatan, tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Zakat Diusulkan sebagai Alternatif Pendanaan untuk Kepentingan Umat

Selain mengingatkan pemerintah agar tidak membebani masyarakat, Kiai Cholil mengusulkan optimalisasi zakat sebagai salah satu instrumen ekonomi yang perlu diperhatikan. Menurutnya, potensi zakat di Indonesia dapat dimaksimalkan untuk memperkuat kesejahteraan umat.

Zakat memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Muslim. Pengelolaannya dapat membantu kelompok yang berhak menerima melalui program sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan bantuan kemanusiaan.

Indonesia telah memiliki lembaga pengelola zakat, termasuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan berbagai lembaga amil zakat yang memperoleh izin sesuai ketentuan. Keberadaan lembaga tersebut menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan penghimpunan dan penyaluran dana zakat.

Namun, usulan mengenai zakat sebagai alternatif pendanaan APBN perlu dipahami secara tepat. Zakat memiliki ketentuan syariah mengenai pihak yang wajib membayar dan kelompok penerima yang berhak mendapatkan manfaat. Penggunaannya tidak dapat disamakan begitu saja dengan pajak yang menjadi salah satu sumber penerimaan umum negara.

Karena itu, optimalisasi zakat perlu mempertimbangkan aturan perundang-undangan, prinsip syariah, tata kelola, dan tujuan penyalurannya. Penguatan pengelolaan zakat dapat membantu program kesejahteraan masyarakat, tetapi tidak otomatis menggantikan kewajiban pajak atau seluruh kebutuhan pembiayaan APBN.

Transparansi Pajak Menjadi Kunci Membangun Kepercayaan Publik

Kiai Cholil juga menyoroti hubungan antara kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah. Menurutnya, kesediaan masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya dipengaruhi aturan, tetapi juga keyakinan bahwa uang yang disetorkan dikelola secara bertanggung jawab.

Kepercayaan publik dapat tumbuh apabila pemerintah mampu menunjukkan transparansi penggunaan anggaran. Masyarakat perlu mengetahui bagaimana penerimaan negara digunakan untuk membiayai pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik.

Sebaliknya, penyalahgunaan anggaran dan kasus korupsi dapat menurunkan kepercayaan masyarakat. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kesediaan warga untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela.

Karena itu, peningkatan penerimaan pajak sebaiknya berjalan beriringan dengan penguatan pengawasan dan akuntabilitas. Pemerintah perlu memastikan bahwa proses pemungutan dilakukan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan perlakuan yang tidak adil terhadap wajib pajak.

Keadilan dalam pemungutan pajak

Prinsip keadilan menjadi salah satu aspek penting dalam kebijakan perpajakan. Setiap kelompok wajib pajak memiliki kemampuan ekonomi yang berbeda sehingga kebijakan perlu mempertimbangkan kondisi tersebut.

Masyarakat berpenghasilan terbatas, pelaku usaha mikro, dan perusahaan besar tidak dapat diperlakukan dengan pendekatan yang sama tanpa memperhatikan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Optimalisasi penerimaan seharusnya juga memperhatikan kepatuhan kelompok wajib pajak yang memiliki kapasitas ekonomi lebih besar. Pengawasan terhadap praktik penghindaran pajak dan perbaikan administrasi dapat menjadi bagian dari strategi meningkatkan penerimaan tanpa semata-mata menaikkan beban masyarakat.

Pemerintah juga perlu memberikan kepastian hukum agar wajib pajak memahami hak dan kewajibannya. Pelayanan administrasi yang mudah, informasi yang jelas, serta mekanisme keberatan yang dapat diakses menjadi unsur penting dalam membangun sistem perpajakan yang dipercaya.

Andreas Eddy Susetyo Juga Ingatkan Pemerintah Tidak Membebani Dunia Usaha

Perhatian terhadap kekurangan penerimaan pajak Rp514 triliun tidak hanya datang dari MUI. Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo juga mengingatkan pemerintah agar tidak memberikan tekanan perpajakan secara berlebihan kepada dunia usaha.

Dalam keterangannya pada 16 November 2026, Andreas menilai kebijakan pajak memiliki dua fungsi yang perlu berjalan seimbang. Selain menjadi sumber penerimaan negara, pajak juga merupakan instrumen fiskal yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, tekanan perpajakan yang terlalu besar berisiko menghambat ekspansi perusahaan. Dampaknya dapat meluas terhadap kemampuan pelaku usaha mempertahankan pekerja maupun membuka lapangan kerja baru.

Andreas juga mendorong pemerintah mengevaluasi kebijakan belanja negara. Efisiensi anggaran dinilai perlu diperkuat agar belanja pemerintah lebih banyak diarahkan pada program produktif yang memberikan manfaat bagi perekonomian.

Pandangan tersebut memiliki titik perhatian yang sejalan dengan peringatan Kiai Cholil, yaitu perlunya menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dan kemampuan ekonomi masyarakat. Keduanya menyoroti risiko apabila upaya mengejar target pajak justru menghambat aktivitas usaha.

Meski demikian, keduanya menyampaikan pandangan dari kapasitas yang berbeda. Kiai Cholil menekankan aspek keadilan sosial, kepercayaan publik, dan optimalisasi zakat, sedangkan Andreas menyoroti fungsi fiskal serta keberlangsungan dunia usaha.

Strategi Pemerintah Mengejar Penerimaan Pajak Tanpa Menambah Tekanan

Kekurangan penerimaan pajak menjelang akhir tahun anggaran membutuhkan strategi yang terukur. Pemerintah tetap memiliki kewajiban mengoptimalkan pendapatan negara, tetapi langkah tersebut perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kemampuan wajib pajak.

Salah satu pendekatan yang dapat diperkuat adalah peningkatan kepatuhan melalui perbaikan administrasi. Sistem perpajakan yang semakin mudah digunakan dapat membantu wajib pajak memenuhi kewajibannya tanpa menghadapi proses yang berbelit-belit.

Pemerintah juga dapat memperkuat pengawasan terhadap wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban sesuai aturan. Upaya tersebut perlu dilakukan berdasarkan data, prosedur yang jelas, dan perlakuan yang adil.

Selain itu, evaluasi belanja negara menjadi bagian penting dari pengelolaan fiskal. Pengeluaran yang kurang produktif dapat ditinjau kembali agar anggaran tersedia untuk program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Memperluas basis pajak secara proporsional

Peningkatan penerimaan tidak selalu harus dilakukan dengan menaikkan tarif pajak. Pemerintah dapat memperbaiki basis data, meningkatkan kepatuhan, dan memperluas jangkauan administrasi perpajakan sesuai ketentuan.

Perbaikan sistem digital juga dapat membantu mengidentifikasi potensi penerimaan yang selama ini belum tercatat secara optimal. Namun, penerapannya perlu disertai perlindungan data dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pendekatan tersebut perlu memperhatikan karakteristik pelaku usaha kecil dan menengah. Prosedur yang terlalu rumit dapat menambah biaya administrasi dan menghambat kegiatan usaha.

Karena itu, kebijakan perlu membedakan antara upaya meningkatkan kepatuhan dan tindakan yang justru menambah beban ekonomi secara tidak proporsional.

Tantangan Menutup Kekurangan Pajak dalam Dua Bulan Terakhir 2026

Kebutuhan mengumpulkan sekitar Rp514 triliun dalam November dan Desember menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Periode tersebut merupakan bagian akhir tahun anggaran sehingga strategi penerimaan harus dijalankan dengan memperhatikan waktu dan kondisi perekonomian.

Penerimaan pajak dipengaruhi berbagai faktor, termasuk aktivitas konsumsi, keuntungan perusahaan, perdagangan, investasi, serta kepatuhan wajib pajak. Perubahan kondisi ekonomi dapat memengaruhi kemampuan pemerintah mencapai proyeksi penerimaan.

Karena itu, pencapaian target tidak hanya bergantung pada intensitas penagihan. Pemerintah juga perlu memastikan kegiatan ekonomi tetap berjalan dan dunia usaha memiliki kepastian dalam menjalankan aktivitasnya.

Di sisi lain, masyarakat membutuhkan jaminan bahwa penerimaan pajak digunakan secara efektif. Pengelolaan anggaran yang transparan dapat membantu menjaga kepercayaan publik, terutama ketika pemerintah meminta dukungan untuk meningkatkan penerimaan negara.

Hasil dari upaya tersebut nantinya perlu dilihat melalui laporan realisasi penerimaan dan belanja negara. Data akhir tahun akan memberikan gambaran apakah strategi yang diterapkan mampu mencapai proyeksi tanpa menimbulkan tekanan yang tidak proporsional.

Keadilan Fiskal dan Kesejahteraan Rakyat Menjadi Perhatian

Pernyataan Kiai Cholil Nafis mengenai kekurangan penerimaan pajak Rp514 triliun memperlihatkan bahwa kebijakan fiskal tidak hanya berkaitan dengan angka dalam APBN. Di balik target penerimaan, terdapat masyarakat, pekerja, dan pelaku usaha yang turut merasakan dampak kebijakan pemerintah.

Pajak tetap menjadi instrumen penting untuk membiayai kebutuhan negara. Namun, pemungutannya perlu memperhatikan kemampuan wajib pajak, kepastian aturan, dan prinsip keadilan.

Usulan optimalisasi zakat juga membuka pembahasan mengenai peran instrumen ekonomi sosial dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat. Pengelolaannya perlu tetap mengikuti ketentuan syariah dan peraturan yang berlaku agar manfaatnya dapat diterima kelompok yang berhak.

Pada akhirnya, tantangan pemerintah bukan sekadar mengumpulkan kekurangan penerimaan dalam waktu singkat. Pemerintah juga perlu menjaga kepercayaan publik, melindungi keberlangsungan usaha, serta memastikan anggaran yang dihimpun memberikan manfaat nyata.

Pesan Kiai Cholil menjadi pengingat bahwa kebijakan perpajakan perlu dijalankan secara hati-hati. Target penerimaan negara penting, tetapi kesejahteraan rakyat dan keberlanjutan ekonomi juga harus menjadi bagian dari pertimbangan utama.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share